Training Intensif Hukum Pertambangan

Training Intensif Hukum Pertambangan – Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara. Maka dibuatlah hukum pertambangan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut pertambangan. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Pelatihan ini merupakan pelatihan komprehensif yang akan menjelaskan semua aspek hukum dalam bidang pertambangan. Selain membahas aspek-aspek hukum pada usaha pertambangan, training ini juga akan membahas tentang efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Selain materi untuk para pelaku usaha pertambangan, kami juga akan menyajikan materi khusus yang dibutuhkan oleh para pejabat dinas pertambangan daerah di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya kami untuk bisa menjadi penyelenggara pendidikan hukum energi dan pertambangan yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak.

Training Intensif Hukum Pertambangan

Tujuan Training Intensif Hukum Pertambangan

Training ini bertujuan agar :

1. Peserta mengetahui dan memahami dasar hukum pertambangan.
2. Peserta mengetahui dan memahami kegiatan jual beli di bidang pertambangan.
3. Para pelaku usaha tambang mampu mempertahankan bisnisnya dalam masa krisis seperti sekarang ini.

Materi

Pengantar Hukum Pertambangan 1

• Sejarah hukum pertambangan di Indonesia dari waktu ke waktu.
• Pembahasan pasal-pasal penting di dalam UU Minerba
• Komparasi UU Minerba dan UU Pokok Pertambangan 11 tahun 1967

Pengantar Hukum Pertambangan 2

• Jenis-jenis pertambangan berdasarkan UU Minerba
• Pembahasan pasal-pasal penting di dalam UU Minerba
• Tata cara penerbitan izin, berdasarkan lelang dan permohonan
• Eksistensi izin/ perjanjian karya yang telah ada sebelum UU Minerba
• Konversi KP menjadi IUP, permasalahan dan penyelesaian
• Kewajiban-kewajiban pemegang IUP

Update Peraturan di Bidang Pertambangan

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP Nomor 1 Tahun 2014 dan PP Nomor 77 Tahun 2014
• Permen ESDM No. 08 Tahun 2015

Kegiatan Jual Beli Batubara dan Mineral

• Background
• Izin
• Pembahasan perjanjian jual beli batubara

Kegiatan Jasa Pertambangan

• Background
• Penjelasan umum
• Izin
• Pembahasan kontrak jasa pertambangan
• Pembahasan kontrak sewa alat

Akuisisi Perusahaan Pertambangan

• Background
• Pembahasan perjanjian jual beli saham
• Legal due diligence
• Klausul-klausul penting dalam perjanjian akuisisi perusahaan pertambangan

Improving Operational Effiency in Coal Business

• Understanding the Indonesian Coal Operations
• Two Ends of the Margin Rubber – External and Internal Factors
• Key Performance Indicators

Kewajiban Finansial Industri Tambang

• Pajak
• Royalti
• Deadrent
• PNBP lain

Pembiayaan pada proyek pertambangan

• (loan – non equity)
• Jenis pembiayaan
• Pembahasan loan documentation pada proyek pertambangan (Loan agreement, security docs – pledge, fiducia, hak tanggungan, corporate guarantee)

Peserta

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum pertambangan di Indonesia, antara lain:

1. Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
2. Perusahaan trading
3. Legal staff
4. Legal manager
5. Manager operasional
6. Manager keuangan
7. Lawyer
8. Konsultan
9. Lembaga pemerintah
10. Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
11. Akademisi
12. Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
13. Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota